Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis dalam pembangunan daerah. Hal ini menjadi perhatian utama dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar 2025 yang digelar di Ruang Rapat Martadipura, Jumat (14/3/25).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, yang membuka forum tersebut, menegaskan bahwa peningkatan PAD harus menjadi fokus utama bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menyampaikan bahwa optimalisasi pendapatan daerah harus dilakukan dengan berbagai cara, termasuk mengevaluasi regulasi yang belum berjalan efektif serta mengelola aset daerah dengan lebih produktif.
Dalam kesempatan itu, Sunggono menyoroti perlunya evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang kurang maksimal dalam implementasi, seperti Perda rumah walet. Menurutnya, regulasi yang tidak berjalan optimal harus diperbaiki agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya realisasi pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang masih memiliki potensi besar untuk dimaksimalkan.
Ia menegaskan bahwa ketergantungan Kukar terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan dan migas harus dikurangi. Menurutnya, daerah tidak bisa terus-menerus bergantung pada sektor yang suatu saat akan habis. Oleh karena itu, diperlukan strategi jangka panjang untuk menggali potensi pendapatan lain yang lebih berkelanjutan.
Forum Perangkat Daerah ini juga menjadi ajang koordinasi antarinstansi guna memastikan bahwa setiap program yang dirancang dapat berjalan sinergis dan tidak tumpang tindih. Kehadiran berbagai pihak, termasuk Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, akademisi, dan dunia usaha, diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk kebijakan peningkatan PAD.
Dalam sambutannya, Sunggono juga menekankan pentingnya kolaborasi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, koordinasi yang baik antar-OPD dapat memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien. Ia berharap, dari forum ini, muncul kesepakatan dan rekomendasi yang bisa segera ditindaklanjuti dalam rencana kerja masing-masing perangkat daerah.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan peningkatan PAD bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan hasil kerja sama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk terus berinovasi dan mencari solusi dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Acara ini diakhiri dengan diskusi antara para peserta forum, yang membahas berbagai tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan PAD di Forum Daerah. Dengan adanya forum ini, diharapkan setiap OPD dapat lebih proaktif dalam menjalankan program yang mendukung peningkatan PAD dan pembangunan yang berkelanjutan di Kutai Kartanegara.